JAKARTA - Ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri terkait rebutan kasus simulator SIM, belum kunjung reda.  Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Harri Purwanto, mangatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam tengah membangun citra negatif untuk Polri.

"Sikap KPK dengan tindakan yang tiba-tiba menyikapi kasus simulator SIM sangat bersifat politis. Kesan negatif coba dikembangkan KPK untuk mendiskreditkan kepolisian yang selama ini sedang berbenah diri. Sehingga KPK sendiri yang membangun opini negatif bagi Kepolisian," kata Harri saat berbincang dengan Okezone, Selasa (13/8/2012).

Kasus simulator SIM yang menjadi perdebatan untuk memegang apakah Kepolisian atau KPK, sama saja membuat bom waktu seperti kasus cicak vs buaya jilid dua. "Sama ketika perseteruan cicak dan buaya jilid pertama," singkatnya.

Dia menambahkan, posisi KPK dan kepolisian sebagai aparat penegak adalah sama. "Padahal banyak kasus-kasus besar seperti BLBI, Century, wisma atlet dan hambalang belum selesai dan tuntas sudah berpindah ke wilayah lain," tegasnya.

Dengan kata lain, sambung Harri, KPK saat ini hanya setengah-setengah untuk menyelesaikan kasus korupsi dan hanya menjadi lembaga politis karena merasa independen. "Selain itu menurut saya tindakan yang diambil KPK mencoba menyita perhatian publik untuk mengalihkan kasus besar yang saat ini ditangani KPK," tukasnya.