ISU pembantaian warga Rohingya di Negara Bagian Arakan, Myanmar, muncul kembali dan menjadi topik panas dalam tataran politik internasional. Bersamaan dengan itu, seorang aktivis dari LSM pengawas HAM, Imparsial, ikut berkomentar.

Project Director Imparsial Bhatara Ibnu Reza mengatakan, isu Rohingya bukanlah isu baru. Isu itu sudah muncul pada 2007 silam, di mana warga minoritas Myanmar itu mulai melakukan eksodus ke negara lain. Di samping itu, Bhatara pun menilai, prinsip non-intervensi yang ada di Piagam ASEAN membuat isu tersebut menjadi berlarut-larut dan tidak kunjung usai. Berikut wawancara Bhatara Ibnu Reza dengan Okezone, Selasa (14/8/2012).
 
Bagaimana pendapat Anda mengenai isu Rohingya?

Isu ini sudah lama, pada tahun 2008, warga Rohingya melarikan diri ke Srilanka, Bangladesh, Indonesia dan beberapa negara lain. Bahkan, mereka diusir juga dari tempat yang mereka datangi. Isu ini juga sudah masuk ke laporan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).

Myanmar dulu dipimpin oleh junta militer dan sekarang, dan masalah yang muncul sekarang, sejauh mana rezim baru yang kabarnya demokratis itu bisa menjaga situasi di Rohingya (Arakan).

Beberapa aktivis kemanusiaan, termasuk saya juga kecewa dengan Aung San Suu Kyi, karena dia diam dalam masalah ini. Saya juga tidak mengerti kenapa dia diam. Intinya, Myanmar harus melakukan penghukuman terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan itu, tapi saya ragu Myanmar akan melakukan hal itu.

Kalau Rohingya jadi isu utama saat ini, itu karena eskalasi kekerasannya meningkat. Mereka (Rohingya) juga tidak dianggap "manusia" di Myanmar karena mereka berbeda dengan etnis Myanmar lainnya yang wajahnya seperti etnis China. Tapi persoalannya, mereka hidup di Myanmar.
 
Bagaimana bisa laporan kekerasan di Rohingya masuk ke ICC?

Soal Rohingya sudah masuk ke laporan ICC ketika ada pelapor khusus yang mengatakan bahwa muncul insiden kekerasan di Myanmar yang dilakukan oleh junta militer dan hal itu harus diselidiki. Selain Rohingya, adapula konflik Kachin, Karen dan lain-lain di Myanmar.

Apa kendala yang muncul dalam proses penyelidikan itu? Padahal ICC sudah mendapat laporan tentang kekerasan di Myanmar

Kasus itu diungkapkan pada 2009, namun Myanmar sendiri bukan parties (anggota) di ICC. "Hebat banget, kalau Myanmar meratifikasi konvensi ICC."

Pemerintah Myanmar mengklaim sudah memberikan bantuan ke Rohingya dan menyangkal adanya pembantaian, bagaimana dengan hal itu?

Persoalannya begini, saya percaya dengan adagium yang menyatakan bahwa "if one country is not save the whole is not save" (bila satu negara di dunia ini tidak selamat, dunia sedang berada dalam bahaya). Mereka tidak bisa membantah akan adanya peristiwa kekerasan itu.

Faktanya adalah ada pengungsi yang melarikan diri keluar dari Myanmar dari Arakan State (Negara Bagian Arakan). Pertanyaannya, kalau memang tidak ada konflik, kenapa ada pengungsi? Oleh karena itu, Pemerintah Myanmar tidak bisa "denial" dalam isu ini. Seorang warga tidak akan keluar dari daerahnya kalau mereka merasa aman.

Apakah ini saatnya bagi komunitas internasional untuk melakukan Humanitarian Intervention dalam kasus Rohingya?

Masalahnya ada pada prinsip "non-interference di ASEAN. Prinsip itu sudah dilegalisasi dan ada di Piagam ASEAN. ASEAN harus bersikap tegas dengan Myanmar.

ASEAN bisa mengatakan ke Myanmar, "jangan macam-macam dengan isu ini karena setiap pengungsi Myanmar pergi ke negara ASEAN dan impact (akibat) dari masuknya pengungsi itu dapat menyabab instabilitas dan gangguan keamanan di negara yang bersangkutan.

Negara-negara seperti Vietnam dan Singapura juga pasti menolak intervensi terhadap Myanmar. Mereka akan menganggap hal-hal seperti itu adalah urusan dalam negeri Myanmar.

Sebenarnya, isu ini tidak bisa disepelekan, karena ASEAN juga memiliki kewajiban untuk melindungi "masyarakat sipil ASEAN." Indonesia pun ikut dikritik ketika mereka membicarakan Rohingya, tapi mereka tidak pernah membahas Ahmadiyah.

Bagaimana peranan yang seharusnya dilakukan PBB dalam isu Rohingya?

Jelas, PBB harus bersikap untuk masalah ini dan tidak mengandalkan ASEAN. ASEAN akan menjadi grup tersendiri dan mereka akan satu suara dalam menanggapi masalah internasional. Tidak mungkin salah satu negara ASEAN dapat berbeda suara. Penting pula bagi Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan laporan-laporan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di Myanmar.

Apa peristiwa di Myanmar ini sudah dinyatakan sebagai genosida?

Kasus ini masih dalam tahap crime againts humanity (kejahatan kemanusiaan), kalau genosida itu bentuknya sudah policy (kebijakan). Intinya, Pemerintah yang bersangkutan membuat kebijakan untuk memusnahkan etnis tertentu, untuk saat ini belum ada genosida di Myanmar.
 
Perlukah Myanmar memberikan kewarganegaraan untuk Rohingya?

Mereka itu warga Myanmar, sekarang sama saja dengan mempertanyakan, apakah perlu memberikan kewarganegaraan ke warga Papua yang jelas-jelas WNI. Kewarganegaraan itu hak dan itu juga bisa ditukar. Adalah kewajiban Myanmar untuk melindungi, namun mereka justru menyangkal.

Nama "Burma" mengacu pada nama satu suku besar di salah satu daerah Myanmar yang juga diisi oleh etnis Kachin, Karen dan lainnya. Mereka saling berseteru, namun suku dominan adalah Burma.

Ketika junta militer memimpin, mereka menggantikan nama Burma menjadi Myanmar. Mereka percaya dengan adanya keberuntungan di balik sebuah nama, namun Suu Kyi tetap menyebut negaranya dengan nama Burma.

Kalau dalam ilmu sosial, ada istilah "tingkatan diskriminatif." Bangsa Karen atau Kachin sering mengalami perseteruan dengan etnis mayoritas, namun mereka memiliki agama yang sama. Sementara itu Rohingya, secara fisik mereka berbeda, mereka berkulit hitam dan mereka beragama Islam.(AUL)

TRIPOLI - Jaksa penuntut umum Libya mengumumkan Saif al-Islam Khadafi akan menjalani proses peradilan pada September mendatang. Peradilan atas Saif al-Islam kabarnya akan berlangsung di Kota Zintan dimana ia ditahan sejak tahun lalu.

Sebelumnya, pihak Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah lebih dulu meminta agar Saif al-Islam diadili di Den Haag, Belanda. Namun permintaan belum diterima oleh kejaksaan Libya karena Saif al-Islam dipastikan akan menghadapi sejumlah tuntutan di seperti korupsi, pembunuhan dan pemerkosaan di negara itu.

"Sebuah komite dari kantor penuntut umum telah menyelesaikan penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan oleh saif al-Islam sejak awal revolusi pada 15 Februari 2011. Berkas dakwaan pun telah dipersiapkan," ujar Juru bicara penuntut umum Taha Nasser Baara seperti dikutip The Independent, Jumat (24/8/2012).

Sidang dilaporkan akan berlangsung hingga enam bulan ke depan dengan melibatkan tiga hakim Libya. Beberapa proses peradilan akan berlangsung terbuka namun saksi dalam persidangan tidak dapat diumumkan mengingat bahaya akan ancaman pembunuhan.

Sejumlah analis mengungkapkan adanya kemungkinan bahwa Saif al-Islam yang selama ini disebut-sebut sebagai pewaris utama Khadafi akan divonis bersalah. Tidak hanya itu Saif al-Islam pun disinyalir akan menerima hukuman gantung atas semua tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Saif al-Islam sebelumnya telah mengatakan bahwa dirinya ingin diadili oleh ICC di Den Haag. Permintaan ini dipicu oleh klaim dari tim pembelanya yang mengatakan hamir tidak mungkin bagi Saif al-Islam untuk menerima peradilan yang adil di Libya.

Keputusan ini diperkirakan akan memicu timbulnya kekerasan baru di Libya mengingat kelompok loyalis Khadafi bersumpah akan membalas dendam jika Saif al-Islam mendapat perlakuan tidak adil. Ancaman ini sudah mulai terasa sejak beberapa pekan terakhir menyusul serangkaian bom mobil, pembunuhan dan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah loyalis Khadafi.

"Kami tengah meninggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan. Kami semua bersenjata dan kami memiliki bawah tanah," ujar salah seorang anggota militan pro Khadafi, Ahmed.(rhs)

TAIPE - Topan Tembin dikabarkan menerjang Taiwan pada dinihari tadi. Kerusakan dialami sejumlah rumah warga yang terletak di bagian selatan Taiwan.

"Tembin yang disebut sebagai topan paling parah oleh Hongkong Observatory menghantam kawasan selatan Pingtung pada pukul 05.00 waktu setempat," ujar Biro Cuaca Taiwan seperti dikutip AFP, Jumat (24/8/2012).

Selain menyebabkan kerusakan di sejumlah rumah warga, topan Tembin juga mengakibatkan pohon-pohon tumbang. Ini menyebabkan sebagian akses jalan di bagian selatan Taiwan tidak dapat digunakan.

Aparat keamanan telah memblokade sejumlah titik rawan di beberapa lokasi, menuju ke daerah dengan ancaman longsor tinggi. Kendati demikian mereka yang memiliki keperluan mendesak masih diizinkan untuk melewati jalanan tersebut.

Tembin tergolong topan yang ditakuti, namun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut menyusul tindakan antisipasi cepat yang dilakukan otoritas setempat.

Sekira 5.000 orang dikabarkan lebih dulu dievakuasi dari daerah yang beresiko terkena dampak topan Tembin di sepanjang pengunungan Taiwan. Tindakan evakuasi ini dilakukan untuk mencegah korban tewas seperti halnya yang dialami pada 2009 lalu ketika Topan Morakot dikabarkan menewaskan sekira 600 orang akibat tertimbun tanah longsor.(rhs)

QUITO - Pemerintah Ekuador mengatakan, pihaknya sama sekali tidak takut dengan Amerika Serikat (AS) terkait dengan pemberian suaka kepada pendiri Wikileaks, Julian Assange. Menteri Luar Negeri Ekuador Ricardo Patino menegaskan hal tersebut.

"Kendati AS memiliki kekuasaan di dunia namun AS bukan ayah atau guru yang dapat menghukum Ekuador," ujar Menlu Patino seperti dilansir Russian Today, Jumat (24/8/2012).

"Kami tidak berpikir bahwa akan dijatuhkan hukuman, kami juga tidak melihat ada alasan untuk melakukan balas dendam atas keputusan berdaulat Ekuador ini. AS melakukannya setiap hari," ujar Patino.

Menurut Patino, pemberian suaka terhadap Assange yang dituding melakukan kekerasan seksual di Swedia tidak akan memicu pelanggaran dalam hubungan Ekuador-AS karena memang tidak ada alasan hubungan tersebut dapat memburuk.

"Mungkin akan ada sedikit perbedaan melihat negara berkembang memiliki kemampuan untuk melindungi kebebasan dan kehidupan orang lain dibandung dengan negara superpower dunia. Kami memiliki hak yang sama dengan yang mereka lakukan. Kami tidak akan menerima tindakan balas dendam apapun," tegas Patino.

Ekuador kabarnya telah memberikan suaka kepada Assange kendati Inggris dan Swedia memberikan jaminan bahwa Assange tidak akan diekstradisi ke AS bila ia bersedia menyerahkan diri.

Assange dan tim kuasa hukumnya meyakini bahwa secara diam-diam pihak berwenang di AS telah menyiapkan sejumlah dakwaan terhadap Assange karena menerbitkan ribuan dokumen rahasia termasuk kawat diplomatik AS. Kabar ini dibantah AS.

Dalam kesempatan yang sama Patino juga mendesak Inggris untuk minta maaf atas ancaman penyerangan terhadap kedutaan besar Ekuador di London dimana Assange selama ini mendapat perlindungan. "Jika Inggris menyerbu kedubes Ekuador maka akan timbul konsekuensi serius tidak hanya dari Ekuador namun juga dari Amerika Latin," tegas Patino.

"Karenanya Inggris harus minta maaf lalu kita dapat membicarakannya kembali," tambah Patino.

Patino menekankan salah satu alasan utama dibalik keputusan Ekuador memberikan suaka politik terhadap Assange adalah pertimbangan atas perlindungan terhadap kebebasan berbicara, hak untuk hidup serta hak bebas dari penganiayaan politik.

"Assange adalah ikon kebebasan bersuara. Ini bukan bagian dari kampanye namun karena ada prinsip-prinsip yang harus kita lindungi," tutur Patino.(rhs)

DHAKA - Kelompok pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM), Human Right Watch (HRW) menyalahkan pemerintah Bangladesh atas pembatasan akses bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya. Hingga saat ini Bangladesh menjadi rumah bagi 300 ribu pengungsi Rohingya.

"Pemerintah Bangladesh berusaha menciptakan sebuah keadaan, sehingga para pengungsi Rohingya yang tinggal di negara itu hidup dalam kondisi yang mengerikan sehingga jumlah pengungsi tidak akan bertambah," ujar salah seorang petinggi HRW, Bill Frelick, seperti dikutip Arab News, Jumat (24/8/2012).

"Ini adalah kebijakan yang kejam dan tidak manusiawi. Harus segera dihentikan," tambah Frelick.

Sebelumnya pada Juli lalu, Pemerintah Bangladesh diketahui memerintahkan tiga badan kemanusiaan yakni Doctors Without Borders, Action Against Hunger dan Muslim Aid UK untuk berhenti memberikan bantuan pada para pengungsi Rohingya. Hal ini dilakukan karena bantuan tersebut dinilai dapat memicu pengungsi baru.

Tiga badan kemanusiaan tersebut selama ini diketahui menyalurkan berbagai bantuan terhadap para pengungsi Rohingya di Bangladesh seperti ketersediaan air bersih, kesehatan, sanitasi serta berbagai bantuan mendasar lainnya.

Para pekerja badan kemanusiaan tersebut mengatakan, kondisi di kamp-kamp darurat pengungsi Rohingya adalah salah satu yang paling buruk di dunia. Kendati ratusan ribu warga Rohingya berhasil memasuki Bangladesh, namun ratusan lainnya yang gagal terpaksa kembali ke Myanmar.

HRW yang berbasis di New York, Amerika Serikat (AS) menjelaskan bahwa Bangladesh telah menandatangani konvenan internasional terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang melarang penolakan terhadap orang-orang yang ingin masuk ke wilayah termasuk didalamnya pengungsi. Hal ini juga termasuk pemberian akses pangan dan kesehatan.

Selama ini warga Rohingya yang berbicara dengan dialek Bengali dinilai mirip dengan penduduk di bagian tenggara Bangladesh. Di Myanmar, warga Rohingya dipandang sebagai imigran ilegal oleh etnis setempat. PBB bahkan menempatkan Rohingya sebagai salah satu etnis minoritas yang paling teraniaya di dunia.(rhs)

PARIS - Sebagai wujud dukungan terhadap oposisi Suriah, Prancis dikabarkan tengah mempertimbangkan diberlakukannya zona larangan terbang parsial atas negara itu. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan tekanan terhadap rezim Bashar al-Assad.

Menteri Pertahanan Prancis Jean-Yves Le Drian mengisyaratkan zona larangan terbang akan diberlakukan antara perbatasan Turki dengan kota Aleppo. Seperti diketahui dalam beberapa bulan terakhir pertempuran antara pasukan pemerintah dan oposisi terjadi di Aleppo yang merupakan kota kedua terbesar di Suriah.

"Gagasan tentang zona larangan terbang di atas wilayah tertentu seperti yang sebelumnya diusulkan Menlu AS Hillary Clinton harus dicermati," ujar Menhan Prancis Le Drian seperti dilansir Russian Today, Jumat (24/8/2012).

Untuk kesekian kalinya Le Drian pun menekankan bahwa krisis Suriah tidak akan pernah terselesaikan jika Presiden Assad tidak menyerahkan kekuasaannya.

Kendati pihak oposisi dikabarkan terpecah belah dalam bertempur melawan pasukan Assad namun ditegaskan Le Drian, Prancis mendukung sepenuhnya pergerakan pasukan anti-pemerintah Suriah.

"Kami meningkatkan upaya kami untuk mendukung oposisi Suriah yang kuat agar dapat mengambil kendali atas negaranya dan pada akhirnya dapat menghormati seluruh rakyat Suriah," tutur Le Drian.

Namun, dalam kesempatan yang sama Le Drian juga menyiratkan bahwa Prancis tidak akan masuk ke Suriah tanpa adanya mandat PBB.

Pernyataan ini muncul setelah Menlu Clinton pada awal Agustus lalu menyatakan bahwa zona larangan adalah salah satu opsi dalam menyelesaikan krisis yang tengah berlangsung.

Pemberlakukan zona larangan terbang oleh Barat ini disinyalir akan mendapat tantangan besar dari Rusia mengingat Negeri Beruang Merah selama ini menentang setiap aksi militer atas sekutunya. Moskow pun tak henti menyerukan solusi damai dan dialog lebih lanjut demi mengakhiri konflik di Suriah.

Kabar terakhir menyebutkan, Moskow setuju untuk bekerja sama dengan Damaskus guna memastikan bahwa gudang senjata kimia tetap berada di bawah kontrol yang kuat. Suriah pun dikabarkan berjanji tidak akan menggunakan atau merelokasi senjata tersebut.(rhs)